REALITAS POLITIK

Sayangnya kebanyakan orang yang mengajukan pemikiran bahwa Pak Jokowi harus tetap menolak bekerjasama dengan elite Partai Politik lain yang dulu tidak berhimpun di Koalisi Indonesia Hebat (KIH), adalah dari asumsi ideal belaka. Maksud saya, banyak dari mereka seolah mengandaikan Pak Jokowi itu idealnya bersikap tetap mempertahankan koalisinya dengan KIH saja, dan jangan lagi ada reshuffle-reshuffle-an yang mengakomodir para elite politik dari Partai atau kekuatan lain yang tidak mereka atau kita kehendaki bersama.

Mereka seolah mengabaikan kenyataan yang ada, bahwa posisi politik Pak Jokowi saat ini tidak sama dengan saat beliau pertama kali naik ke singgasana kekuasaan atau terpilih menjadi Presiden, dimana semua elite parpol yang terhimpun dalam barisan KIH kompak memberikan dukungan terhadap Pak Jokowi sebagai presiden terpilih. Kita seringkali mengabaikan, bahwa sesungguhnya persoalan menjadi lain ketika Kabinet Kerja I terbentuk, dan para elite partai politik pendukung tidak terpenuhi ambisi politiknya untuk duduk di Kabinet Kerja.

Jatah Menteri untuk PDIP sama dengan PKB, Nasdem dan Hanura, selebihnya terdiri dari berbagai kalangan profesional, maka mulai saat itulah PDIP dan beberapa elite politik pendukung Presiden Terpilih mulai berontak dari dalam. Stabilitas pemerintahan Jokowi-JK terganggu dan Jokowi mulai merubah strategi politiknya dengan merangkul berbagai kekuatan politik yang ada dan nyata. Salahkah Presiden Jokowi? Tidak ! Kenapa? Kerena jika tidak begitu umur pemerintahan Jokowi hanya terhitung hari, tidak bulan dan juga tidak terhitung tahun. So, inilah realitas politik yang seharusnya dapat kita pahami bersama. Terimalah adanya, meski tanpa melepaskan diri dari sikap kritis demi kemaslahatan kita bersama. Demikian. Wassalam...(SHE).

Bandung, 28 Juli 2016.

Saiful Huda Ems (SHE). Advokat dan Pemerhati Politik Indonesia